Gerindra bukan taksi yang bisa dicarter semaunya.

di mana konsitusi telah membagi fungsi masing-masing lembaga negara.revisi Tatib DPR sudah menyalahi asas Trias Politika yang dianut Indonesia.

ingin memperluas kewenangan tidak hanya sekadar memilih.Suwardi Sagama mengkritisi revisi Tata Tertib (Tatib) yang seharusnya berlaku di internal tapi memberi kewenangan bagi DPR untuk mengevaluasi pejabat negara.Suwardi menegaskan.

dalam hal ini UUD 1945.Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap lembaga DPR dan mencoreng citranya.

Hal ini menunjukkan bahwa DPR periode 2024-2029 tidak memahami konsep ketatanegaraan.

Demokrasi dan Masyarakat (SIDEKA) UIN Samarinda.Philips menilai AS tetap merupakan negara adikuasa dengan militer terkuat dan memiliki sektor swasta yang aktif di seluruh dunia.

Keikutsertaan RI ke BRICS tak dapat dipandang bahwa Indonesia kini mengambil posisi anti-Barat karena Indonesia tak pernah menjadi negara yang anti-Barat selama ini.karena pada dasarnya kita tak lagi perlu bergantung pada negara-negara adikuasa.

Ia pun tak sepakat apabila AS saat ini dipandang mengalami kemunduran.Justru yang terjadi adalah negara-negara lain semakin mengejar (negara adidaya).