NTB - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghentikan penanganan kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif anggota DPRD Lombok Utara tahun 2021.
Ahmad Ali-Abdul Karim meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Provinsi Sulteng melakukan pemungutan suara ulang karena menduga ada pelanggaran administrasi yang dilakukan dua rivalnya.pasangan calon nomor urut 2 Anwar-Reny A.
Mahkamah menilai alasan-alasan permohonan Ahmad Ali-Abdul Karim tidak jelas atau kabur (obscuur).19:17 Atas dasar itu.Ahmad Ali-Abdul Karim juga meminta MK menyatakan perolehan suara sah Pilkada Sulteng 2024 hanya untuk mereka.
kata kuasa hukum pemohon.GUB-XXIII/2025 tidak dapat diterima.
Lamadjido dan pasangan calon nomor urut 3 Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Menyatakan permohonan pemohon untuk perkara Nomor 284/PHPU.meminta BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin.
JAKARTA - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.Bambang menilai.
hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan.tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama.