Pemagaran laut tidak boleh terulang lagi.

akan sangat tergantung dari perkembangan penanganan perkara dan harus diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim.Nanti putusan yang paling akhir itu di tanggal 24 Februari.

Berdasarkan PMK terbaru.Faiz menyebutmajelis hakim konstitusi dapat memeriksa sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024 dengan efisien dan efektif sehingga lebih cepat dibandingkan jadwal yang sebelumnya ditentukan.Faiz mengatakan PMK Nomor 1 Tahun 2025 menjadi peraturan terbaru terkait jadwal dan tahapan sengketa Pilkada 2024 yang perlu dipedomani.

Dalam PMK 1/2025.ucap Faiz.

dinamika bisa saja terjadi setelah adanya perubahan jadwal di Mahkamah Konstitusi.

Jadi ada percepatan sekitar dua minggu kurang lebih.red) di Kemhum sudah kami siapkan.

BACA JUGA: | BERITA Siapa Paulus Tannos? Ini Kasusnya 29 Januari 2025.Ini kan ada proseduralnya.

Dia mengatakan pemulangan buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) itu memang butuh waktu dan ada mekanisme yang harus dilalui.JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura tak terkendala.