01:05 Melaksanakan pencarian terhadap yang bersangkutan.

dan kurangnya transparansi.masalah status tanah belum tersertifikasi di wilayah sengketa perusahaan dengan tanah warga (nonsertifikat) juga harus mendapat perhatian dari pemerintah.

Kejagung telah menerima 669 laporan pengaduan terkait dengan mafia tanah.pungkas Toha.21:34 | BERITA Bakal Kirim Nota Diplomatik.

terkait infrastruktur keagrariaan yang belum dibenahi.ungkap mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode 2000-2010 itu.

terkait kasus mafia tanah.

Toha meminta Menteri Nusron untuk menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia.Selanjutnya dokumen kontrak pembangunan akses jalan Pelabuhan Warnasari tahap 1 antara PT.

BS terancam dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kemudian akta pendirian dan perda pendirian PT.

JAKARTA - Ditreskrimsus Polda Banten menetapkan Direktur Utama PT.Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Yudhis Wibisana mengungkapkan hasil audit BPKP Perwakilan Banten terhadap proyek yang memiliki nilai kontrak senilai Rp 39.