kata Syarief.

JAKARTA - Ahli yang menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dari kasus korupsi timah.sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Selain itu Bambang Hero juga gagal menyajikan rincian perhitungan negara dalam kajiannya sendiri pada saat dihadirkan sebagai saksi persidangan.Sehingga baik BPKP maupun Bambang Hero tidak pernah memberikan penjelasan yang komprehensif terkait perhitungan kerugian lingkungan 271 Triliun.Putusan pengadilan juga tidak memberikan penilaian bahwa kerugian angka Rp 300 triliun merupakan actual lost (kerugian yang nyata).

Redaksional ini menunjukan bahwa hasil hitungan berdasarkan permen LH 7 Tahun 2014 bertentangan dengan prinsip kerugian keuangan negara yang harus nyata dan pasti.menurut Junaedi.

memang sejak awal ada dugaan hasil kajian Bambang Hero sudah keliru.

Sehingga memperkuat dugaan bahwa hasil kajian perhitungan negara tersebut sejak awal tak bisa dipertanggungjawabkan.kalau sampai ditemukan ada yang melanggar aturannya tentu kami tidak memberikan ampun.

Kalau ada apa-apa ke PMI bagaimana.MALANG - Agen resmi penyalur PMI jika kedapatan tak menaati peraturan maka izinnya akan dicabut.

Oleh karena itu Abdul Kadir Karding menyatakan salah satu pola mitigasi yang dilakukan dengan pemantauan terhadap kepatuhan lembaga atau agen penyalur menjalankan regulasi dari pemerintah.Jadi tidak boleh lagi main berangkat saja.