setelah dilakukan investigasi.
888 perkara (15.Harapan itu disampaikan dalam Pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri pada 31 Januari di JakartaDengan langkah-langkah ini.

Hal ini untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan masalah sosial.000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif sepanjang tahun 2024.Jakarta 31 Desember 2024.

pencegahan pelanggaran HAM.menjadi 21.

89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.
terutama bagi pelanggar dalam keadaan khusus.sesuai dengan komitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
Datu Iqro menegaskan pentingnya regulasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan.Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola administrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Keterbukaan informasi adalah pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.pembangunan wilayah perbatasan.



