18 anak-anak

Peningkatan kapasitas ini bukan hanya soal skill.penyidik harus mematuhi ketentuan yang ada agar proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Begitu pula teman-teman dari LBH yang sering menerima keluhan masyarakat terkait kinerja kepolisian.memberikan kepastian hukum.Kapolda juga mengajak LBH untuk aktif memberikan informasi apabila ada perkara yang tidak tertangani dengan baik.

Dengan adanya komunikasi yang lebih intens antara penyidik dan LBH.Kapolda juga mengakui masih adanya kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan.

diharapkan ada penyelarasan dalam proses hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kapolda menekankan tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan.Sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan PT TRPN mencakup Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan perizinan reklamasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono hadir di lokasi untuk memastikan bahwa proses pembongkaran berjalan sesuai ketentuan dan tanpa hambatan.pada 15 Januari 2025.

yaitu denda administratif.kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin kepada ANTARA.