kata Kapolsek Blega AKP Muhammad Syamsuri dilansir ANTARA.

Dia menyampaikan bahwa jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan.maka berbanding terbalik dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 menyangkut ketentuan mengenai pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).

Jadi kami akan secepatnya mengundang Kanwil ATR/BPN.Yang jelas satu.di laut itu tidak berlaku rezim hak.

Jadi kalau bentuknya ini ada Hak Guna Bangunan (HGB).Kok bisa keluarnya itu dalam bentuk hak.

Ombudsman Banten juga akan memanggil pihak-pihak yang terlibat baik dalam laut Tangerang.

artinya kawasan perairan tersebut telah dianggap sebagai daratan.tetapi yang membangun sedikit.

Pak Basuki juga setuju.Kalau tidak digituin nanti jadinya lama.

Karena yangground breakingbanyak.berarti diberikan kesempatan kepada yang lain.