serta sejumlah lembaga pengawas dan organisasi hak asasi manusia.

yang mengecam tindakan tersebut sebagai biadabSemoga setelah efisiensi anggaran.

Untuk apa mereka jika sudah ada Dirjen? tulis @AslamMo********.Unggahan itu memicu beragam komentar dari publik yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan efisiensi.Baca Juga: Banyak Kritik Efisiensi Anggaran Ala Prabowo.

4 Triliun Polemik ini menunjukkan bahwa publik masih skeptis terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.

Pengamat: Pemangkasan Bisa Berdampak Langsung ke Masyarakat Beberapa di antaranya menyoroti jumlah menteri dan pejabat yang dianggap terlalu banyak.

kali ini terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.Saat itu Teguh mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp1.

display(div-ad-read_body_1); }); Tak heran jika sosok Teguh selaku hakim ketua yang menjatuhkan vonis turut menuai sorotan publik.Jawa Barat senilai Rp800 juta.

Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.adalah salah satu hakim tinggi yang bertugas di sana sejak tahun 2022.