bagaimana proses penyidikan itu dilakukan.
pertama sebagaimana kita tahu itu pagar tidak berizin.Salah satunya adalah pemasangan yang tidak berizin.

Fadli juga menyebut indikasi pidana lainnya adalah potensi dampak lingkungan.akhirnya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memuluskan apapun upaya yang tidak sesuai dengan semestinya yang berada di sekitar wilayah tersebut.Sebab pagar laut dan PSN menjadi satu isu yang tercampur.

kata Fadli dalam tayangan YouTube Ombudsman RI.sambung Fadli.

500 itu ditindaklanjuti sehingga terulang lagi kejadian yang di Desa Kohod.
merugikan masyarakat hingga upaya penguasaan ruang laut.peleburan.
Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan.Privatisasi.
Saya tidak melihat itu (BJR dalam RUU BUMN bisa jadi dalih bagi pelaku korupsi.pengambil alihan.



