pada 21 Desember 2024.
Tindakan tegas dan terukur dari kementerian dan instansi yang berwenang untuk membereskan pagar laut ilegal tersebut harus segera dilakukan.JAKARTA Ombudsman mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membongkar pagar laut sepanjang 30.
dan masyarakat sekitar yang berpenghidupan di sekitar pesisir laut.Ombudsman lebih menyoroti persoalan pelayanan publik yang terganggu.Yeka mengatakan berdasarkan keterangan Kemenko Bidang Perekonomian.
pihak Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan lokasi pemagaran laut belum terdapat dokumen hak apa pun sehingga masih dalam penguasaan negara.Selain untuk mencegah kerugian masyarakat yang lebih banyak.
Untuk itu Ombudsman akan memantau tindak lanjut dari KKP terkait percepatan pembongkaran pagar laut di wilayah Banten.
Ombudsman juga telah meminta keterangan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan didapatkan informasi belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait pemanfaatan ruang laut ini.Tidak semata-mata tarif PAM Jaya sejak 2007-2024.
kata Tulus.harga air minum dalam kemasan juga terus naik.
dan 2 persen menyebut sangat murah.mayoritas atau 60 persen responden pada dasarnya tak masalah bila tarif air mengalami kenaikan.