Dukung Revisi UU Pilkada, Menkumham Klaim Bakal Jadi Landasan Hukum yang Kuat Jika Disahkan

Dukung Revisi UU Pilkada, Menkumham Klaim Bakal Jadi Landasan Hukum yang Kuat Jika Disahkan
Dukung Revisi UU Pilkada, Menkumham Klaim Bakal Jadi Landasan Hukum yang Kuat Jika Disahkan

Jakarta Timur16.

Kepala Dishub Nunukan.Kewenangan kami di BPTD hanya melayani angkutan lingkup kerja kami yakni angkutan sungai dan danau.

Dukung Revisi UU Pilkada, Menkumham Klaim Bakal Jadi Landasan Hukum yang Kuat Jika Disahkan

NUNUKAN - Sekretaris Komisi I DPRDKabupaten Nunukan.Ini sesuaikewenangan Dishub Nunukan di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.Jawaban tersebut membuat pimpinan dan anggota DPRD Nunukan kecewa dan terkesan instansi tekaitlepas tangan atas laka laut yang mengakibatkan 7 orang tewas.

Dukung Revisi UU Pilkada, Menkumham Klaim Bakal Jadi Landasan Hukum yang Kuat Jika Disahkan

Staf BPTD Perwakilan Kaltara ini tidak bisa mengambil keputusan dan solusi untuk mencegah tidak terulang lagi laka laut ini.Muhammad Amin mengungkapkan.

Dukung Revisi UU Pilkada, Menkumham Klaim Bakal Jadi Landasan Hukum yang Kuat Jika Disahkan

silahkan keluar dari ruangan ini.

pihaknyahanya mengelola 26 dermaga laut atau tradisional di wilayah Nunukan.yang mengatur pengendalian lalu lintas.

Ia menegaskan tindakan penahanan ini merupakan upaya untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit.Petugas yang melakukan pemeriksaan rutin mencurigai sebuah boks yang dititipkan di Kapal Al Sudais.

dan Tumbuhan Maluku Utara melakukan tindakan karantina penahanan terhadap 300 kg lebih daging babi di Pelabuhan Ahmad Yani.Selain daging babi ilegal