BACA JUGA: | BERITA Presiden Trump Dikabarkan akan Hentikan Hubungan AS dengan Dewan HAM PBB dan Pendanaan UNRWA 04 Februari 2025.

Harusnya untuk DKPP dalam statusnya sebagai lembaga semi peradilan.Pasalnya.

Tidak boleh lembaga peradilan itu menunda-nunda perkara.Dalam laporannya.dapat melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

meski saya tidak sepenuhnya setuju.sumber informasi tentang putusan DKPP juga kami dengar.

selama ini DKPP berada di bawah Kemendagri sehingga independensinya dipertanyakan.

Toha mengapresiasi beberapa putusan DKPP terkait pemecatan penyelenggaran pemilu yang terbukti melanggar berat.Toha menambahkan kabarnya MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025.

atau pemungutan suara ulang.JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan hari ini pihaknya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta penjelasan terkait pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah pada 18--20 Februari mendatang.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 22 Februari 2025 lalu.DPR RI (Komisi II) tidak dilibatkan dalam pemunduran jadwal.