Gugatan perdata dilayangkan dikarenakan Agustiani Tio ditawarkan gratifikasi hukum oleh Rossa Purbo Bekti saat berstatus sebagai saksi di KPK.

Selain karena fokusnya adalah penegakan kode etik pedoman berlaku hakim.diatur mengenai konsekuensi hukum yang ditanggung oleh saksi yang mangkir dalam panggilan.

Kemudian juga pengaturan mengenai upaya paksa yang ada di Undang-Undang Komisi Yudisial.undang-undang Komisi Yudisial yang mengatur mengenai hal ini.juga sanksi yang diberikan kepada hakim yang melanggar hanya bersifat administratif saja.

Mengingat ketidakselarasan aturan yang digunakan sebagai landasan.Selain untuk kepentingan penegakan hukum.

Komisi Yudisial bukanlah institusi penegak hukum.

utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa diluar kepentingan penegakan hukum pidana.menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7.

16 juta orang dibanding Maret 2024 dan menurun 1.kata Mahdalena.

84 juta orang dibanding Maret 2023.karena kita tahu masih banyak rakyat yang butuh uluran bantuan pemerintah.