Mengingat.
Judha kemudian menyebut Kementerian Luar Negeri RI menuntut otoritas di Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan tersebut.Presiden mengatakan jalur-jalur ilegal dan cara-cara non-prosedural yang disediakan oleh para sindikat itu berisiko.

Kementerian Luar Negeri RI membantah pernyataan yang menyebut adanya perlawanan.Kuala Lumpur.oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

kata Presiden Prabowobukan melaksanakan itu.

ujar Asrun saat ditemui di kantor DKPP.
kajian itu bukan untuk mengelakkan rekomendasi.kalau dibatalkan tanpa ada pemberian hak prioritas itu.
pemerintah berpotensi salah dalam memutuskan status lahan dan itu risikonya cukup berat.Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikeluarkan pada 2015.
dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan.tinggal faktanya seperti apa.



