Ini merupakan program yang diusung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bayi baru lahir.
Terdapat perbedaan paradigma antara penagihan di bidang piutang negara dan pajak.dan 18 September 2024 di Jakarta.

Luasnya wewenang Pemerintah ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang.semuanya mengusulkan upaya uji materiil.kalau tidak mau mengakui piutang negara maka akan diterbitkan surat paksa.

yang mengemukakan kontradiksi nomenklatur dalam Pernyataan Bersama.dan dengan pertimbangan kerumitan hal kehendak politik dalam menggodok produk legislasi yang bisa mengoreksinya.

Surat paksa ini bisa menjadi senjata untuk mematikan lawan politik karena dapat diterbitkan sekalipun pihak yang diklaim sebagai debitur membantah keberadaan piutang negara.
ucap MahaarumDosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini juga menegaskan adanya permasalahan dari Perppu No.kalau ditekan terus tidak ada yang tahan.
Anies menegaskan dalam dan luar pemerintahan sama-sama penting untuk berjalannya kehidupan bernegara.Maka kalau kita lihat nomor satu ada kebebasan berbicara.
dalam kontestasi pasti ada yang menang dan ada yang kalah termasuk dalam pemilu atau pilpres.Oposisi kasih ruang saja karena dia penyeimbang baik untuk semua.



