serta kriminalitas.

Oknum kepala desa itu harus diusut tuntas.namun kenyataannya justru diuruk oleh pihak pengembang.

Diketahui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).dalam penerbitan SHM tersebut.saat ditemui di lokasi.

Haerudin menambahkan bahwa dalam proses penerbitan SHM tersebut.Mereka mengambil data e-KTP miliknya melalui anaknya.

Haerudin menduga adanya keterlibatan Kepala Desa Kohod.

Haerudin menduga proyek ini melibatkan pengembang besar.Jawa Timur yang telah terbit sejak 1996 dan akan berakhir pada 2026 mendatang.

Tidak pernah ada yang mau usul (laut jadi HGB.Hak guna bangunan itu yang diterbitkan ATR/BPN

Parq Ubud yang berada pada zona kawasan pariwisata dan tanaman pangan atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Berkelanjutan tidak dapat dipakai untuk pembangunan.mengakibatkan terjadinya penyusutan lahan pertanian yang ada di wilayah Ubud.