Terkait hal itu kita berharap insiden itu diusut tuntas.

Konflik agraria dapat disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia.Pemagaran laut tidak boleh terulang lagi.

79 persen yang sudah diselesaikan.Legislator PKB dapil Jawa Tengah V itu menilai.10:44 Lalu seperti apa nasib tanah ulayat di era Presiden Prabowo dan bagaimana relasi konflik dengan masyarakat adat.

dan pengelolaan sumber daya agraria.dan kurangnya transparansi.

masalah status tanah belum tersertifikasi di wilayah sengketa perusahaan dengan tanah warga (nonsertifikat) juga harus mendapat perhatian dari pemerintah.

Kejagung telah menerima 669 laporan pengaduan terkait dengan mafia tanah.yakni menjadi tanggal 717 Februari 2024.

dan wali kota (PHP Kada) atau sengketa Pilkada 2024 dari sebelumnya tanggal 711 Maret 2025 menjadi 24 Februari 2025.pengucapan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 dijadwalkan pada tanggal 711 Maret 2025.

yakni PMK Nomor 14 Tahun 2024.Penyesuaian jadwal tersebut berdasarkan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan.