Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasto Kristiyanto.9 persen pada September 2024 menjadi 72.

BACA JUGA: | BERITA Soliditas KIM Plus jadi Kunci Keberhasilan Program Pemerintah 26 Januari 2025.Tapi kok penghargaan publiknya malah ke KPK bukan ke Kejaksaan.Wajah KPK saat ini.

6 persen di Januari 2025.Saya tidak paham bagaimana menjelaskannya.

tukasnya.

Ini karena yang kasus dikejar oleh KPK lebih bernuansa politik.Ia meminta aparat hukum segera bertindak tidak hanya membongkar pagar laut tetapi juga mengusut tuntas kasus tersebut.

1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir oleh swasta maupun individu.tegasnya.

Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pemberian izin dan Hak Guna Usaha (HGU) laut tidak perlu takut.Kasus pemagaran laut harus segera dinyatakan sebagai tindak pidana.