berdasarkan data Expana yang memantau harga komoditas pertanian.
Ia menanyakan apakah angka tersebut diusulkan oleh BPKP kepada Kementerian Keuangan ataukah sudah ditetapkan sebelumnya.menjawab bahwa angka tersebut diberikan langsung dari atas tanpa melibatkan BPKP dalam proses penentuannya.

com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa angka pemangkasan anggaran yang mereka alami ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.Mereka hanya menerima informasi mengenai besaran anggaran yang dipangkas tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau pertimbangan.awalnya mempertanyakan asal-usul angka pemangkasan anggaran sebesar Rp471 miliar yang dialami BPKP.

display(div-ad-read_body_1); }); Ateh juga menyampaikan bahwa BPKP awalnya tidak termasuk dalam daftar kementerian/lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran.kemudian ya kami pilih-pilih (pos anggaran BPKP yang harus dipangkas).

Namun kini BPKP termasuk dalam K/L masuk dalam pemangkasan ini.
tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.Ade Dwi Kurnia dan M Said Bakhri (kanan).
Presiden tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati.pembatalan aturan undang-undang hanya bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).
karena memberikan efek jera yang efektif.Namun fotonya diganti dengan sosok Prabowo.



