namun akhirnya mendorongnya kembali hingga pertengahan Februari.

perwakilan dari BPKP menjelaskan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam penentuan angka pemangkasan anggaran.pada akhirnya mereka tetap terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Awalnya BPKP tidak masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mengalami pemangkasan anggaran.Menanggapi pertanyaan tersebut.Ia menanyakan apakah angka tersebut diusulkan oleh BPKP kepada Kementerian Keuangan ataukah sudah ditetapkan sebelumnya.

menjawab bahwa angka tersebut diberikan langsung dari atas tanpa melibatkan BPKP dalam proses penentuannya.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa angka pemangkasan anggaran yang mereka alami ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Mereka hanya menerima informasi mengenai besaran anggaran yang dipangkas tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau pertimbangan.

awalnya mempertanyakan asal-usul angka pemangkasan anggaran sebesar Rp471 miliar yang dialami BPKP.Dosen Departemen Ilmu Politik Unand itu mengatakan.

Janji yang disampaikan saat kampanye.kepercayaan publik bisa menurun karena adanya cedera janji tersebut.

serta pembukaan lapangan kerja.peningkatan layanan kesehatan.