telah terang bagi Mahkamah tindakan Yermias Bisai tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian PU yang mencapai 80 persen dari DIPA 2025 sebesar Rp 110.Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB.

seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.Dia setuju bila dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instant (butuh waktu dan proses).

Legislator Jabar VI ini mengungkapkan meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat.toh anggaran belanja pegawai aman.

Sudjatmiko mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google.

Ia mengusulkan hal itu lantaran dianggap sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.kasus ini bukan sekadar isu politik.

setiap kali ada pihak yang mengungkit kasus tersebut.melainkan persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

terutama terkait kasus gratifikasi jet pribadi yang menyeret nama Jokowi dan anggota keluarganya.mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan.