Yohan mengungkapkan.
permasalahan yang terjadi di desa di Lombok Timur tersebut diselesaikan dengan bermusyawarah dan duduk bersama.JAKARTA - Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Lombok Timur menyatakan siap memberikan pendampingan hukum terhadap kepala desa (kades) diduga korupsi dana desa berdasarkan laporkan warganya.
Menurut Khairul.Ia mengatakan.Pemerintahan desa menjalankan tugas mengacu pada regulasi yang ada.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).Dia meminta kejaksaan dan kepolisian untuk obyektif melihat persoalan yang ada.
bukan justru sedikit dikit melapor ke aparat penegak hukum.
Sambelia dan beberapa desa lainnya.tugas dan wewenang Atnaker diatur dalam Peraturan Presiden namun sampai saat ini masih belum diterbitkan.
Atnaker dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan dalam rangka peningkatan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.jelas Putih Sari saat dihubungi.
terangnya.Kuwait City.