Pengadilan ini memiliki peran penting dalam memerangi impunitas.

dua orang hakim agung kamar agama.3/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI.

Dalam hal ini.Menkeu menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial.Mahkamah Agung menyampaikan kekosongan 16 orang hakim agung yang terdiri atas lima orang hakim agung kamar pidana.

1 triliun untuk tahun anggaran 2025.Komisi Yudisial tidak dapat melaksanakan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA.

35 persen dari pagu anggaran tahun 2025.

Dalam surat tersebut.dalam pemenuhan janji kampanye.

mengaku mendengar keluhan soal ada pembantu Presiden Prabowo Subianto yang tidak seirama di pemerintahan.Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden.

JAKARTA - Ketua DPPPDIP Said Abdullah menilai Presiden PrabowoSubianto perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran menterinya.Dasco juga mengomentari pernyataan Ketua Umum Gerindra soal akan menyingkirkan pembantunya yang tak kerja.