dengan melakukan maternity shoot.

kata Iskandar Sitorus kepada VOI melalui pesan tertulis.Ketiadaan Audit BPK dan Tantangan RegulasiMenurut Iskandar Sitorus.

Pasal-pasal penting terkait kewenangan BPK:Pasal 6 Ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.yang menyatakan bahwa laporan keuangan INA diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang dipilih oleh Dewan Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.antara lain:Infrastruktur: Investasi $1.

yang terdiri dari Rp30 triliun dana tunai dari APBN 2020 dan 2021 dan Rp45 triliun pengalihan saham pemerintah.INA termasuk dalam entitas yang mengelola dana negara.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

hingga kini belum pernah diaudit oleh BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).selanjutnya kami meminta persetujuan rapat.

100 persen seluruhnya menyetujui RUU Minerba.Pada implementasinya perusahaan-perusahaan ini mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberikan semacam penelitian riset dan segala macam itu kepada kampus dan juga selama ini sudah terjadi perusahaan-perusahaan yang ada kampusnya di daerah wilayah tambang itu mereka mendapatkan beasiswa.

saya sebagai mantan aktivis bersama-sama Pak Menteri Hukum dan penghukum itu berpendapat bahwa kampus kita (harus) jaga independensinya.itu kira-kira ya syaratnya nanti kita atur ya.