tapi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah.

skema itu bisa diatur dalam revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.Bimas Islam.

Untuk itu UU ini harus bisa menjawab bagaimana mengatasi persoalan ini.Marwan mengusulkan untuk menggunakan kuota negara sahabat yang tidak terpakai.urusan haji ini lebih sulit dibanding urusan Pendis.

Maka menurut Marwan.seperti Kirgis dan Uzbek itu jatah kuota mereka tidak semuanya terpakai.

urusan haji ini ada MoU di luar negeri.

Belum selesai urusan haji.Lalu mengatakan

Hanya disebutkan bila dalam rangkaian penyidikan.penyidik menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Evelin sebagai tersangka.

Evelin Dohar Hutagalung sebagai tersangka di kasus dugaan penipuan dan penggelapan.sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor.