Kasus korupsi pemberian fasilitas kredit ini mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Tahun 2012 sampai 2016.

BACA JUGA: | BERITA Pramono Tak Ambil Pusing Pelantikan Gubernur Ditunda: Pemimpin Daerah Harus Patuh ke Pusat 01 Februari 2025Ini bagi ASN.

Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004.alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.izin beristri lebih dari seorang atau poligami.

Pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta.Kalau tempat lain monggo saja.

Sedangkan terkait Pergub nomor 2 tahun 2025 yang memungkinkan ASN Pemprov Jakarta berpoligami asal mendapat izin atasan.

Pergub Nomor 2 Tahun 2025 sempat menjadi sorotan.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri sama-sama tengah mengusut kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Penyitaan uang.penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi yang terdiri dari pihak LPEI.

Terdapat juga dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.Karena tidak sama debiturnya.