seperti dikutip Senin 6 Januari.

Hal ini diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK.16:17 Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Adapun pasal yang dinyatakan bertentangan tersebut berkaitan dengan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik.Maka dari itu.pihaknya ingin memastikan agar Fraksi Gerindra menjunjung putusan MK sebagai bagian dari amanat demokrasi.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945.dan putusan ini adalah bagian dari pilar demokrasi yang harus kita jaga.

Kami menghormati dan siap mematuhi keputusan MK.

Segera setelah ini kami akan mempelajari lebih detail putusan tersebut sebelum kami jadikan acuan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.pada 3 Januari 2025.

Kami berharap perjalanan arus balik ini berjalan dengan lancar.Berbagai persiapan telah kita lakukan.

Berdasarkan data Terminal Amplas.pihaknya mengimbau para penumpang yang akan melakukan perjalanan arus balik mudik agar tetap menjaga diri dengan baik.