ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi dilansir ANTARA.

terhitung 27 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025.uang hasil pemerasan mencapai Rp2.

Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum.Brigadir FRS.dan Bripka Ready Pratama mendapatkan sanksi demosi selama 5 tahun.

yang seluruhnya dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding.

Berdasarkan data Propam Polri.

sebut Erdi.Jadi saya minta ditingkatkan.

untuk pelaksanaan Tapera.dan bermanfaat.

]JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) transparan mengenai kinerjanya kepada masyarakat.Bagaimana efisiensi.