pemerintah Panama mengutip Piagam PBB.
display(div-gpt-ad-1647729625996-0); }); Dia juga menekankan bahwa kasus ini harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas pada kinerja Pertamina dan pendapatan negara.Jakarta - Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan penjelasan terkait kasus yang beberapa hari ini viral.
?Ia juga meminta pemerintah perlu meluruskan isu simpang siur di masyarakat mengenai perbedaan kadar RON antara Pertalite dan Pertamax.Ia menyarankan agar dilakukan transparansi dalam pengelolaan perusahaan serta pengawasan yang lebih ketat dari hulu hingga hilir untuk mencegah terulangnya praktik manipulasi data di masa depan.Apalagi Pertamina termasuk aset unggulan dari Danantara.
display(div-gpt-ad-1647729684060-0); }); Publik ini marah karena ada informasi jika Pertamax yang mereka beli ternyata Ron-nya cuma 90 atau setara Pertalite.Mereka merasa tertipu dan bisa menjadi tidak percaya ke SPBU Pertamina lagi.
?Kasus ini menjadi sorotan serius mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap Pertamina.
perlu pembenahan yang serius terutama dalam hal tata kelola dan profesionalitas serta upaya pencegahan perilaku koruptif.Berdasarkan Pasal 3E ayat (1) dalam UU BUMN.
Ketujuh BUMN itu antara lain PT Pertamina (Persero).Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN.
Apa Tugas Besarnya?Badan ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.Badan ini memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi