Berkat dukungan informasi masyarakat.

Komisi II DPR RI bersama Kemendagri.b) Pasal 164 (1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik (serentak) oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi masing-masing.

kami panggil Mendagri agar menjelaskan rencana pengunduran jadwal pelantikan.Kesimpulan RDPU juga berusaha menganulir Perpres Nomor 80 Tahun 2024 yang memerintahkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.atau DPR dapat melakukan constitutional engenering.

Dia menegaskan bahwa pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah tidak sesuai dengan keputusan rapat antara Komisi II dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.termasuk dua daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ulang akibat kalah dengan kotak kosong.

Ini menyalahi aturan.

Itu jelas menyalahi aturan.Petugas langsung mengamankan mereka sebelum situasi semakin membahayakan.

petugas juga menemukan satu busur panah yang diduga akan digunakan dalam aksi kekerasan tersebut.Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat.

Begitu mendapat informasi.Hari Agung Julianto mengatakan.