Setelah mendapatkan peringatan itu.

jadwal pelantikan kepala daerah secara serentak se-Indonesia bakal lebih molor.Maka saya mengusulkan bahwa pelantikan gubernur ataupun wali kota dan bupati secara nasional serempak ini perlu dipertimbangkan.

Kemudian baru yang bermasalah (di MK).Aria mengungkap ada kemungkinan MK memutuskan adanya pemungutan suara ulang (PSU) di suatu daerah jika gugatan dikabulkan.2 Januari.

dijadwalkan digelar pada 10 Februari 2025.Menurut Aria.

sebaiknya itu didahulukan untuk adanya pelantikan.

mulai dari tata kelola pemerintahan hingga pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di masa kepemimpinan periode baru hasil Pilkada 2024.Ketua Komisi VII DPR itu berharap.

unsur-unsur pemerintah terkait dapat melakukan kajian mendalam dan strategis guna mencari solusi dan maslahah tanpa menimbulkan masalah.kira-kira berapa angka yang paling tepat? Lalu.

Ada kenaikan jumlah kepesertaan lebih dari 98 persen.jangan sampai pelayanannya turun karena anggaran yang tidak seimbang.