Orang-orang dari Bupati Rote ini kan punya tim kuasa hukumnya.
DKP Banten.Mereka dianggap lamban dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.

tapi juga ada instansi lainnya.Tapi membutuhkan waktu yang lama sampai 22 Januari kemarin baru dilakukan pembongkaran (pagar laut.yang mereka lakukan dianggap belum maksimal.

terindikasi adanya pemanfaat ruang laut yang harusnya tak boleh dilakukan.Kemudian DKPa Banten diminta berkoordinasi dengan KKP maupun aparat penegak hukum.

Fadli mengatakan Ombudsman Banten mengapresiasi langkah yang dilakukan DKP Banten dengan melakukan kunjungan lapangan hingga melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
JAKARTA - Perwakilan Ombudsman provinsi Banten menyebut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten melakukan maladministrasi terkait pagar laut sepanjang 30kalau di MA misalkan Komisi Judisial.
Bukan DPR RI yang mencopot.Jadi dari judulnya adalah peraturan tata tertib yang berlaku mengikat di dalam.
12:31 Bob menjelaskan.lanjut Bob.



