Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan pernyataan resmi melalui pernyataan tertulis yang dikutip di Jakarta.

Hari ini kami memanggil petugas tersebut untuk diperiksa oleh aparatur pengawas internal pemerintah terkait pelanggaran kode etik.menjelaskan bahwa kepemilikan SHGB oleh anak perusahaan tersebut tidak mencakup seluruh panjang pagar laut yang mencapai 30.

TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) mengakui bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di kawasan pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang.Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021.kata Nusron.

Kami membelinya dari masyarakat pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM).Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai.

hanya berada di Desa Kohod.

Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabut atau membatalkannya tanpa memerlukan perintah pengadilan.survei Litbang Kompas dilaksanakan tidak lama usai program andalan pemerintah tersebut diluncurkan.

9 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran.Dalam banyak kasus.

Dia menegaskan.tutup Achmad.