Soal Inpres penghematan anggaran.

pihaknya akan terus menindaklanjuti HGB dan SHM yang dianggap cacat material agar dapat selesai.Nusron mengaku mendukung dengan laporan yang dibuat MAKI.

ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).hal itu dapat membantu menuntaskan kasus yang tengah didalami oleh pihaknya.Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan penerbitan pengesahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi pagar laut.

laut tidak boleh diklaim atau dikuasai pihak tertentu.tutupnya.

Karena ini kan kami tidak bisa menuntaskan secara sendiri-sendiri

Adapun para saksi yang dimintai keterangan itu adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Foritha Ramadhani Wati; Yulswani selaku Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu; dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi.Kasus ini berbeda dengan reklamasi.

Direktur Polair Polda Metro Jaya.bukan sekadar aksi membongkar pagar.

tegas Mahfud.tetapi sejauh ini belum ditemukan indikasi tindak pidana.