maka hal tersebut wajib pula dipublikasi.

Pihak ketiga atas penyitaan atau perampasan barang bukti dalam perkara pidana perlu dimuat secara khusus dalam rancangan KUHAP.sedangkan hukum acara yang ada saat ini belum menunjang untuk melaksanakan KUHP tersebut.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengusulkan agar hukum acara keberatan terhadap perampasan barang bukti yang diajukan pihak ketiga perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam tindak pidana korupsi.Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga

Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga.saat ini terdapat undang-undang khusus yang memberikan hak kepada pihak ketiga selaku pemilik barang untuk mengajukan keberatannya

Ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang PP ini bertujuan untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral.

Kami prihatin dan tidak menolerir kekerasan tersebut dan sangat menyesalkan sikap tidak manusiawi ASN perempuan yang diduga menganiaya anak tirinya.Ada juga kekerasan fisik yang dialami korban.

Polda NTB berkomitmen memberikan informasi dari setiap perkembangan kasus kepada publik.Laporan diterima polisi pada Rabu.

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTB Haris Mahtul yang turut mendampingi pelaporan YD menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal penanganan kasus di Polresta Mataram dengan memberikan pendampingan kepada pelapor YD.21:50 Kami minta diproses menggunakan delik Undang-Undang Pers sesuai Pasal 18 ayat (1).