Kabupaten Pasaman Barat.
interoperabilitas.JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kementerian Keuangan.Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.
Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.Lantas apa saja tuntutan aksi Indonesia gelap yang perjuangkan oleh para mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap kemarin?13 Tuntutan Aksi Indonesia GelapGerakan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap ini muncul karena ada sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak buruk pada masyarakat.
23:59 Demikianlah sebanyak 13 tuntutan aksi Indonesia Gelap yang disampaikan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.Anaknya makan gratis.
Massa mahasiswa memadati area di sekitar pembatas jalan beton.Reformasi kepolisian Republik Indonesia.