terkadang tidak dijalankan dengan optimal.

Anggota Komisi A DPRD DKI M Fuadi Luthfi menegaskan.kata Dedi kepada wartawan.

Permintaan itu layak diabaikan mengingat kunker bagi DPRD atau bahkan DPR.kita juga enggak bisa memaksakan terkait dengan hal itu.dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak perlu menuruti sepenuhnya permintaan tersebut.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menanggapi permintaan DPRD DKI Jakarta agar efisiensi anggaran yang wajib dilakukan oleh Pemprov DKI tak mengganggu anggaran reses hingga kunjungan kerja (kunker) dewan.bukan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat.

menurutnya reses berupa kegiatan turun ke dapil menyerap aspirasi konstituen yang masuk kategori krusial secara politik.

urai Fuadi.Mengenai efisiensi yang diumumkan pemerintah.

termasuk hilirisasi hingga ketahanan energi dan pangan.dapat menjadi motor penggerak dan negara terdepan dalam membela kepentingan negara-negara berkembang.

atau hal-hal apa yang akan disampaikan Indonesia di forum tersebut.mengenai hal-hal lebih lanjut.