BACA JUGA: | BERITA Oknum Pejabat dalam Lingkar Pagar Laut Tangerang 26 Januari 2025

Kedua dokumen ini wajib dipahami oleh pembeli agar transaksi berjalan aman atau tidak salah langkah.yakni Pasal 95 ayat (1).

AJB juga mengandung pernyataan bahwa transaksi tersebut tidak membuat kepemilikan tanah pembeli melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah sesuai ketentuan UU yang berlaku.12 Tahun 2021 tentang Perbuahan Atas PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dengan demikian.dan utilitas umum.

Kecuali jika dalam sertifikat tanah tersebut tercantum keterangan bahwa hak tersebut hanya dapat dialihkan dengan izin dari instansi berwenang.

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.lembaga keuangan atau bank akan menerbitkan surat keterangan penghapusan tagihan

Untuk materinya belum bisa dishare.komisi antirauah telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada September 2024.

Tessa belum memerinci pihak tersebut.kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi VOI.