dalam hal ini Pemprov DKI memiliki target untuk membahas hingga mengesahkan 25 peraturan daerah (perda) selama tahun 2025.

000 atau 45.Kementerian Hukum mengusulkan agar pemblokiran anggaran itu dikurangi sebesar Rp605.

Namun demi kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan operasional.Di antaranya pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai.kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.

sehingga pemblokiran hanya sebesar Rp1.sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

kegiatan seremonial.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan pada 24 Januari 2024.untuk meminta pembatalan sertifikat kepemilikan atas ruang laut yang terlibat dalam reklamasi tanpa izin.

3 km yang terbuat dari bambu dan urukan tanah ini sebelumnya telah disegel oleh PSDKP karena berdampak terhadap akses nelayan serta ekosistem pesisir.pembongkaran bangunan.

Sanksi ini dikenakan berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021.Proses pembongkaran pagar laut dilakukan sembari menunggu penetapan nilai denda administratif berdasarkan hasil penghitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).