bupati dan wali kota (PHP Kada) 2024 tidak mempercayai iming-iming dari oknum tertentu terkait putusan suatu perkara sengketa pilkada.
di antarnya penyesuaian kelembagaan atau nomenklatur dari badan menjadi kementerian termasuk penguatan perlindungan sebelum hingga sesudah bekerja bagi pekerja migran Indonesia.Mulanya Sturman mempertanyakan Tenaga Ahli (TA) Baleg DPR RI apakah singkatan PMI sudah cocok digunakan dalam UU ini atau tidak.
Sehingga bahkan Pak JK katanya sempat komplain juga ke KP2MI ketika KP2MI menyebut pekerja migran dengan singkatan PMI.ujar TA Baleg DPR RI.tidak disingkat (dalam UU).
tambahnya06:11 Putusan dismissal tersebut menjadi penentu kelanjutan suatu perkara ke tahap pembuktian.
kecuali yang diperintahkan Mahkamah.
Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan dari pada perkara ini.sudah ada indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh calon bupati petahana.
tidak dapat dia digunakan lagi dalam pemilihan berikutnya.ujar Andi dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat.
penyalahgunaan kekuasaan.mobilisasi aparat pemda yang digunakan untuk kepentingan menaikkan elektoral.