Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK.

untuk menghilangkan jejak.Tidak mungkin karena Arsin yang paling aktif mengurus surat-surat itu.

Kades Arsin bekerja sama dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 2020.Karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila pak lurah menandatangani.katanyaJadi karena Desa Kohod sudah keluar HGB dan SHM yang 180 bidang.

Sejak berita ini ditayangkan.kata Gufroni saat dikonfirmasi.

Ia juga mengungkapkan cara yang dilakukan Kades Arsin ini sebenarnya juga dilakukan Desa-Desa lain yang terlibat dalam kasus SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang.

Dirinya menjelaskan jika tanah yang terbit atas Sertifkat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertfikat Hak Milik (SHM) uang yang diterima Rp20 ribu permeter.termasuk energi terbarukan

Harapannya proses ini membuat pemulangan bisa segera dilakukan.KPK tinggal menunggu kabar dari Singapura.

Dan alhamdulillah.komunikasi dengan seluruh APH baik ke KPK kemudian juga Kejaksaan Agung begitu juga dengan Polri.