Sementara sisanya disanksi demosi atau penurunan jabatan atau pangkat.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting menyoroti hak imunitas jaksa yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.Lebih baik hak imunitas bagi jaksa ini dihilangkan.

Meski tak menampik hak imunitas memang diperlukan ketika jaksa sedang menjalankan tugas dan profesi tapi bukan berarti hal itu justru malah digunakan untuk bisa terlepas dari perbuatan pidana.kata Jamin.Jamin menyebut hak imunitas tersebut justru bisa berdampak negatif.

Jadi tidak perlu ada izin Jaksa Agung karena secara otomatis perlindungan terhadap jabatan itu sudah ada.kata Shanty.

dengan pelbagai potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi Shanty mendorong agar aturan hak imunitas yang diatur dalam UU Kejaksaan untuk dihapuskan.

Apabila ada orang yang mencoba mengganggu bisa digunakan ketentuan perintangan penyidikan.Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT.

15 persen untuk bantuan langsung tunai.Setelah pedoman ini disahkan.

terutama sampah organik yang berasal dari rumah tangga.63 juta ton sampah.