kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut.

akan ikut pilkada serentak dengan pelantikan serentak tahap I.27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah secara serentak dilakukan setelah MK menyelesaikan perselisihan hasil pilkada untuk perkara yang tidak dapat diterima dan ditolak.

pengunduran tersebut merupakan keputusan sepihak Kemendagri.Toha menambahkan kabarnya MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025.atau pemungutan suara ulang.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan hari ini pihaknya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta penjelasan terkait pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah pada 18--20 Februari mendatang.Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 22 Februari 2025 lalu.

DPR RI (Komisi II) tidak dilibatkan dalam pemunduran jadwal.

Terhadap Putusan MK ini.seperti terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat dipadankan dengan sumber data lain atau merupakan anak panti sosial.

Pemprov DKI mengalokasikan anggaran KJP Plus dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp2.penerjma KJP Plus juga harus memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial.

berkaitan dengan rencana implementasi terhadap kebijakan prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih.Pemprov DKI berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1.