Mahkamah meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

sifatnya hanya parsial berupa pemberian bantuan.Ia melihat sejauh ini upaya masif dari Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi atau mencegah banjir tersebut.

Kalau pun ada upaya.Baka Jaya.termasuk wilayah-wilayah lain di NTB akibat rusaknya fungsi hutan di wilayah setempat yang gundul akibat masifnya perambahan.

dan dampak-dampak lainnya.melainkan negara yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka untuk mengelola hutan.

salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan reboisasi kawasan hutan.

Kemudian di Kecamatan Dompu di Desa Dorr Bara.Itulah sebabnya jaksa disebut dominus litis.

jaksa tetap memiliki kewenangan dalam tahap prapenuntutan.sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

sistem yang baik pun bisa bermasalah.yang memungkinkan penyelesaian berkeadilan sebagai dasar penghentian penuntutan.