Begitu juga penggunaan strobo.

Suwardi menegaskan.dalam hal ini UUD 1945.

Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap lembaga DPR dan mencoreng citranya.Hal ini menunjukkan bahwa DPR periode 2024-2029 tidak memahami konsep ketatanegaraan.Demokrasi dan Masyarakat (SIDEKA) UIN Samarinda.

DPR kini seolah punya kewenangan layaknya lembaga eksekutif yang bisa mengevaluasi dan merekomendasikan pemberhentian pejabat negara.yakni ada pada eksekutif dan yudikatif.

peraturan yang dibuat di bawah konstitusi mengacu hukum di atasnya.

Anggota-anggota DPR.dan kompak menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menjawab pertanyaan majelis hakim.Hakim Ketua Nani Sukmawati menunda persidangan dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan para saksi.

ketiga terdakwa mengaku sudah mengerti atas dakwaan penuntut umum.tanya Hakim Nani kepada ketiga terdakwa.