Bertahan terus juga tida bagus.

menegaskan bahwa negara-negara mantan penjajah harus meminta maaf dan memberikan kompensasi atas peran mereka dalam perbudakan orang Afrika.adalah masalah yang akan kami bahas dengan Anda.

ia tidak secara eksplisit menyinggung tuntutan ganti rugi.Kita berutang kepada diri kita sendiri dan generasi mendatang umat manusia untuk memastikan (perbudakan) diterima sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.Pernyataan ini juga merujuk pada rencana ganti rugi yang diajukan oleh CARICOM.

Baca Juga: 3 Hal yang Buat Jay Idzes Layak Main di Level yang Lebih Tinggi di Eropa CARICOM telah merancang rencana ganti rugi yang mencakup tuntutan seperti transfer teknologi dan investasi untuk mengatasi krisis kesehatan serta buta huruf di wilayah terdampak.Permintaan ganti rugi atas perbudakan dan kolonialisme bukanlah hal baru.

desakan untuk permintaan maaf resmi dan kompensasi dari negara-negara mantan penjajah diperkirakan akan terus berlanjut.

AU juga tengah menyusun rencana serupaujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Saya rasa ini (larangan mengikuti retret) tidak akan menimbulkan hubungan kurang baik atau disharmoni antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.Khairul Fahmi menegaskan setiap pemerintah daerah memiliki wewenang termasuk hubungan dengan pemerintah pusat diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

bupati dan walikota adalah kepala pemerintahan otonom dan semua wewenang itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Sumatera Barat Khairul Fahmi di Padang.