itu terancam pidana empat tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Pemangkasan ini dikhawatirkan akan berimbas pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis.swasembada pangan.

pungkas Khozin.pemerintah harus menyampaikan dengan jujur informasi soal perkembangan atau progres pembangunan IKN.pengalihan anggaran dari yang semula melalui Kementerian PU beralih langsung ke OIKN.

komunikasi publik OIKN harus mendapatkan perhatian yang serius karena terkait dengan kepercayaan publik dan investor.Sampaikan informasi secara terbuka.

Legislator PKB dari Dapil Jatim ini menilai.

seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).Kalau tidak diselesaikan.

Saya berasa berterima kasih sekali.Tapi dari sekali gagal.

kata Ted.Maksudnya.