BACA JUGA: | BERITA Kabinet Thailand Setujui Rancangan Undang-Undang Legalkan Perjudian 13 Januari 2025.

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Selain itu Bambang Hero juga gagal menyajikan rincian perhitungan negara dalam kajiannya sendiri pada saat dihadirkan sebagai saksi persidangan.

Sehingga baik BPKP maupun Bambang Hero tidak pernah memberikan penjelasan yang komprehensif terkait perhitungan kerugian lingkungan 271 Triliun.Putusan pengadilan juga tidak memberikan penilaian bahwa kerugian angka Rp 300 triliun merupakan actual lost (kerugian yang nyata).Redaksional ini menunjukan bahwa hasil hitungan berdasarkan permen LH 7 Tahun 2014 bertentangan dengan prinsip kerugian keuangan negara yang harus nyata dan pasti.

menurut Junaedi.memang sejak awal ada dugaan hasil kajian Bambang Hero sudah keliru.

Sehingga memperkuat dugaan bahwa hasil kajian perhitungan negara tersebut sejak awal tak bisa dipertanggungjawabkan.

Junaedi Saibih mengatakan.30 persen lahan lainnya diisi dengan tanaman unggulan setempat seperti meranti.

Selama ini hutan rusak yang nganggur dan tidak terpantau justru bisa membahayakan karena seringkali tiba-tiba kebakaran.Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menambah lahan sawit tidak masuk dalam kategori deforestasi jika menggunakan hutan negara yang terdegradasi atau hutan yang tidak berhutan.

Hutan yang dibiarkan telantar.Dalam bahasa sederhana.