Muhammad Khozin dari daerah pemilihan Jawa Timur IV menggantikan Ahmad Gufron Sirodj.

Penyidik bahkan memeriksa penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriatna pada Senin.Mereka adalah Diar Susanto selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) tahun 2022 dan Akhmad Junaidi yang menjabat sebagai Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan (Asda I) periode Agustus-Desember 2022

Mereka menginginkan agar pemerintah mencabut izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) PT CPS di Pulau Pari.Proyek tersebut juga dikhawatirkan akan berdampak terhadap pembatasan atau larangan melaut bagi para nelayan ketika melintas di wilayah tersebut sebagaimana yang saat ini terjadi di Pulau Biawak atau Pulau Kongsi.Penolakan penerbitan PKKPRL tersebut didasarkan pada tidak adanya persetujuan dari warga atas rencana pembangunan proyek tersebut.

Beberapa warga Pulau Pari yang baru mengetahui adanya PKKPRL tersebut telah mengadukan dan meminta pendampingan kepada WALHI.JAKARTA - Warga Pulau Pari.

Sulaiman menegaskan sampai saat ini belum semua masyarakat Pulau Pari mengetahui tentang adanya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di gugusan Pulau Pari yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Mustaghfirin mengaku.yang tak sesuai peruntukan di Provinsi Banten.

Sudah ada aturannya.setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan.

yakni setiap pelaku usaha wajib menjalankan peraturan yang telah diatur oleh negara termasuk dalam pengelolaan bahan baku pakan ikan dari luar negeri.sehingga total bahan pakan ikan yang diimpor PCIM sebanyak 156.